TikTok Shop Tahan Saldo-Blokir Akun Seller, Menteri UMKM Buka Suara - detikFinance

TikTok Shop Tahan Saldo-Blokir Akun Seller, Menteri UMKM Buka Suara Retno Ayuningrum - detikFinance Senin, 14 Sep 2026 17:19 WIB ... Tautan telah disalin Foto: Retno Ayuningrum Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi aduan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait penahanan saldo dan pemblokiran di platform TikTok Shop. Aduan tersebut disampaikan para UMKM ke Komisi VII DPR RI. Maman mengatakan proses penyelesaian tersebut saat ini tengah berjalan. Menurut Maman, pemerintah mengambil peran untuk menengahi persoalan ini melalui dua pendekatan utama. "Sedang dalam proses. Tentunya keberadaan kami pemerintah dalam konteks dua hal," ujar Maman saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026). ADVERTISEMENT --> SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pertama, pemerintah bertindak sebagai fasilitator mediasi guna menyelesaikan sengketa antara pihak e-commerce dengan para penjual (seller). Langkah ini dinilai lebih efektif dan cepat dibandingkan harus menempuh jalur hukum. "Kita harapkan tidak perlu melalui proses hukum, agar ini lebih cepat, lebih baik, kan begitu. Jadi kalau bisa melalui proses mediasi, ngapain lewat proses hukum?" jelas Maman. ADVERTISEMENT 'use strict';(function(C,b,m,r){function t(){b.removeEventListener("scroll",t);f()}function u(){p=new IntersectionObserver(a=>{a.forEach(n=>{n.isIntersecting&&(p.unobserve(n.target),f())})},{root:null,rootMargin:"400px 200px",threshold:0});p.observe(e)}function f(){(e=e||b.getElementById("bn_"+m))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+v,q={act:"init",id:m,rnd:v,ms:w},(d=b.getElementById("rcMain"))?c=d.contentWindow:D(),c.rcMain?c.postMessage(q,x):c.rcBuf.push(q)):g("!bn")}function E(a,n,F,y){function z(){var h= n.createElement("script");h.type="text/javascript";h.src=a;h.onerror=function(){k++;5>k?setTimeout(z,10):g(k+"!"+a)};h.onload=function(){y&&y();k&&g(k+"!"+a)};F.appendChild(h)}var k=0;z()}function D(){try{d=b.createElement("iframe"),d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",b.body.insertBefore(d,b.body.children[0]),c=d.contentWindow,l=c.document,l.open(),l.close(),A=l.body,Object.defineProperty(c,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),E("https://go.rcvlink.com/static/main.js", l,A,function(){for(var a;c.rcBuf&&(a=c.rcBuf.shift());)c.postMessage(a,x)})}catch(a){B(a)}}function B(a){g(a.name+": "+a.message+"t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function g(a){console.error(a);(new Image).src="https://go.rcvlinks.com/err/?code="+m+"&ms="+((new Date).getTime()-w)+"&ver="+G+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var G="231101-0007",x=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=b.getElementById("bn_"+m),v=Math.random().toString(36).substring(2, 15),w=(new Date).getTime(),p,H=!("IntersectionObserver"in C),q,d,c,l,A;e?"scroll"==r?b.addEventListener("scroll",t):"lazy"==r?H?f():"loading"==b.readyState?b.addEventListener("DOMContentLoaded",u):u():f():"loading"==b.readyState?b.addEventListener("DOMContentLoaded",f):g("!bn")}catch(a){B(a)}})(window,document,"3o3vOS0RGq",""); --> Baca juga: Pengusaha Dorong Pariwisata RI Jadi Mesin Ekonomi Kedua, opsi jalur hukum tetap disiapkan apabila proses mediasi menemui jalan buntu. Namun, Maman menyebut sudah ada sejumlah kasus yang sudah terselesaikan tanpa menempuh jalur hukum. "Mau tidak mau ya proses hukum akan berjalan. Itu sekarang sedang ditempuh. Dan sudah ada beberapa, kalau enggak salah dari ada sekitar 217 kasus dan sudah ada beberapa yang sudah solve tanpa melalui proses pengadilan dan hukum," beber ia. Sebelumnya, Komisi VII DPR RI menerima pengaduan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait dugaan pembekuan akun secara sepihak oleh sejumlah platform media sosial dan e-commerce. Aduan tersebut datang dari Peradi DPC Bekasi Raya dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) DPC Kota Bekasi. Berdasarkan laporan yang disampaikan perwakilan UMKM dalam audiensi, estimasi total saldo yang tertahan diproyeksikan mencapai Rp 3 triliun dari sekitar 500 pelaku usaha yang terdampak di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti aduan tersebut, Komisi VII DPR RI telah memanggil terhadap pengelola platform digital. Executive Director of Tokopedia dan TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo mengatakan penangguhan yang dilakukan bersifat sementara. Ia menekankan penjual (seller) dan pembeli merupakan mitra penting bagi platform e-commerce. Keluhan yang disampaikan oleh mereka ditanggapi serius dan ditindak secara menyeluruh. "Jadi sebetulnya penangguhan dana itu bersifat sementara dan ini kami lakukan untuk melindungi penjual maupun pembeli," ujar Stephanie usai rapat dengar pendapat umum bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026). Pihaknya juga sudah menelusuri kepada 217 seller. Dana total penahanan saldo sebesar Rp 24 miliar, bukan Rp 3 triliun seperti yang dilaporkan. "Jadi berdasarkan data yang kami punya, terkait 217 seller yang sudah kami telusuri, dana total itu adalah Rp 24 miliar, di mana untuk sebesar Rp 16,7 miliar memang terdapat kasus fraud. Jadi sangat jauh dibandingkan angka yang beredar sebelumnya," beber ia. (acd/acd) ... Tautan telah disalin umkm tiktok shop penahanan saldo mediasi --> (function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq"); --> --> --> Anda menyukai artikel ini Artikel disimpan